Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dalam Kebijakan Daerah Kabupaten Wonogiri Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara
Abstract
Gender mainstreaming and child protection are fundamental principles in the implementation of regional governance based on the constitution and laws and regulations. Wonogiri Regency, as part of the regional government system, has a constitutional obligation to integrate gender perspectives and the best interests of children into every regional policy. This article aims to analyze the implementation of gender mainstreaming and child protection in Wonogiri Regency regional policies from the perspective of Constitutional Law, and to identify their conformity with the principles of the rule of law, regional autonomy, and the protection of human rights. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and regional policies. The results of the study indicate that gender mainstreaming and child protection in Wonogiri Regency have normatively obtained an adequate legal basis, both at the national and regional levels, but in practice still face various obstacles, including weak coordination between regional agencies, budget constraints, and the suboptimal integration of gender and child protection principles in policy formulation and implementation. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of regional governments, harmonize regional regulations, and effective constitutional oversight so that gender mainstreaming and child protection can be implemented optimally in accordance with the principles of Constitutional Law and sustainable development goals.
Downloads
Copyright (c) 2025 Windari Windari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
- Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (mis., Dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.






2.png)




